Pemerintah Harap Transformasi Digital Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Harap Transformasi Digital Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Jakarta – Pemerintah mengharapkan adanya pemanfaatan transformasi digital adapun dapat mendukung adanya pemulihan ekonomi nasional serta memperaktif pembangunan berkelanjutan menurut memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mira Tayyiba dalam webinar dalam Jakarta, Selasa, mengatakan transformasi digital ini pula dapat mendorong adanya efisiensi, inovasi dan inklusivitas.
“Inklusivitas ini jangan diartikan bahwa semua orang harus dapat mengakses internet, tapi lebih ketimbang itu. Sebagai contoh, fasilitas keuangan kalau tetapi mengandalkan perbankan, maka yang unbankable itu masih mau berlipat-lipat. Tetapi memakai bantuan fintech, gap itu semakin lama bisa ditutup,” kaperkara.
Mira pun mengatakan pemerintah sedang merancang konsep atau kerangka transformasi digital akan buat memenuhi kurang lebih prasyarat sebagai pola pikir akan mengedepankan adanya kolaborasi, visi maka kepemimpinan digital serta “enabling policies”.
“Karena kebijakan itu adapun atas akhirnya bersedia menentukan apakah kita bisa merealisasi atau tidak. Kebijakannya tidak batas kaku atau menggunakan paradigma lama sesampai-sampai bisa ada ruang inovasi,” kata Mira.
Prasyarat itu terus mencakup adanya penyediaan sarana infrastruktur akan memadai, terditerima aplikasi, keamanan, perlindungan, dan pemanfaatan data talent (SDM) dan literasi serta keamanan siber.
Berbagai kebutuhan itu patut didukung atas adanya enabler technology seperti drone and robots, mobil tanpa awak, custome manufacturing and 3D “printing”, “artificial intelligence”, “Internet of Things” (IoT), “big data analytics”, “cloud”, maka teknologi lainnya.
Mira mengingatkan transformasi digital telah memberikan peluang kepada semua orang atau negara menjumpai berkembang, bahkan leap-frog, tetapi doang atas mempergede kesenjangan bila tidak mendapat kemampuan menjumpai mengakses selanjutnya memanfaatkan, serta bertransformasi.
“Digital gap terjadi bukan sahaja atas masyarakat pengguna, tetapi pula pelaku upaya maka bahkan instansi pemerintah. Apabila gap ini tidak kita tutup, maka gap ini akan semakin memagam,” ujar Mira.
Oleh karena itu, pemerintah hendak menyiapkan desain transformasi digital yang optimal agar pemanfaatan penyajian ini kian inklusif bagi masyarakat maupun dunia upaya, yang didukung memakai analisa data (big data) supaya intervensi dapat dilakukan memakai lebih tepat.
“Desain Transformasi Digital ini bukan cuma milik pemerintah. Kami tidak bisa berguncang sendiri, semua pemangku kebenaan kudu terlibat. Untuk itu, kami membuka badan bagi menerima mabersedian dan ide-ide kritis melalui pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, maupun masyarakat secara global,” ujar Mira.(Antara)
